JAKARTA – Skandal korupsi yang melibatkan Hendry Bangun, mantan Ketua Umum PWI Pusat, telah mengguncang publik dan menimbulkan keresahan mendalam tentang integritas sistem hukum di Indonesia. Kasus ini membuka tabir ketidakadilan di mana pelaku korupsi tampaknya mendapat perlakuan istimewa, sementara laporan dari korban dan pelapor justru terabaikan.
Hendry Bangun, yang pernah memimpin organisasi pers terkemuka, kini terjerat dalam pusaran kasus korupsi besar yang melibatkan penggelapan dana publik. Kasus ini dilaporkan telah terjadi beberapa waktu lalu, namun penanganannya jauh dari memuaskan. Laporan resmi dari pihak pelapor tampaknya terabaikan, dan hal ini memunculkan spekulasi tentang adanya “backing” atau dukungan dari pihak berwenang yang membuat proses hukum menjadi tidak transparan.
Penegakan hukum di negara ini semakin dipertanyakan setelah munculnya laporan bahwa pihak kepolisian, yang seharusnya menjadi pelindung keadilan, justru memberikan perhatian berlebihan kepada Hendry Bangun. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan bahwa ada permainan politik atau kepentingan tertentu yang mempengaruhi jalannya proses hukum.
Situasi ini menyoroti kekacauan dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana pelapor yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah merasa terabaikan. Publik pun mulai mempertanyakan integritas dan kredibilitas aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi.
Menanggapi situasi ini, sejumlah pihak telah mulai bersuara keras, meminta pertanggungjawaban dari pihak kepolisian dan meminta agar kasus ini diusut secara tuntas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Beberapa laporan dari publik bahkan meminta agar Kapolri turun tangan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan.
Kasus ini adalah cermin dari berbagai masalah sistemik yang ada dalam penegakan hukum di Indonesia. Semoga, dengan adanya tekanan publik dan pengawasan yang ketat, kasus ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan dan memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan adil.
“Inilah kondisi real negara hukum konoha yang kacau-balau, dedengkot maling uang rakyat hendry bangun lebih dihormati dari pelapor maling. Laporan saya yang sudah duluan masuk tidak diproses sebagaimana mestinya. Malah laporan sipenjahat yang mendapat atensi luar biasa dari polisi. Konyol benar cara negara ini berhukum”tutur Wilson Lalengke,S.Pd.,M.Sc,MA,
Juliansyah
